Kameranusantaranews.com-Muaro jambi.
DPRD Kabupaten Muaro Jamb Gelar Paripurna terkait Rekomendasi LKPJ Tahun 2025, Kamis (30/04/2026),
dalam Rapat Paripurna menjadi forum evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintah daerah. Sejumlah persoalan krusial di sektor pelayanan publik disorot tajam oleh legislatif.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Aidi Hatta, dan dihadiri Bupati Bambang Bayu Suseno serta Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, memperlihatkan menguatnya tekanan politik dari DPRD atas kualitas layanan dasar di daerah.
Melalui juru bicara Fraksi PAN, Robinson Sirait, DPRD menyoroti kondisi dunia pendidikan yang dinilai masih memprihatinkan.
Banyak sekolah disebut belum memiliki fasilitas dasar seperti MCK, sementara sejumlah bangunan yang telah dibangun tidak termanfaatkan secara optimal.
“Persoalan ini bukan sekadar kekurangan anggaran, tetapi menunjukkan kelemahan serius dalam perencanaan dan pengawasan. Ada program yang tidak tepat sasaran,” tegas Robinson.
DPRD mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar program rehabilitasi dan pembangunan pendidikan benar-benar berbasis kebutuhan lapangan, bukan sekadar administratif.
Sorotan juga mengarah ke sektor kesehatan. Kekurangan tenaga medis di Puskesmas, terutama di wilayah terpencil, dinilai sebagai masalah struktural yang terus berulang tanpa terobosan kebijakan yang signifikan.
Di sektor layanan dasar lainnya, DPRD turut menilai pelayanan air bersih PDAM Muaro Jambi masih jauh dari optimal.
Permasalahan kebocoran jaringan hingga lemahnya pengelolaan infrastruktur disebut sebagai indikator buruknya tata kelola layanan publik.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno menyatakan seluruh rekomendasi DPRD akan diterima dan dijadikan bahan evaluasi serius. Pemerintah daerah kedepanya, berkomitmen melakukan pembenahan terhadap berbagai sektor.
Rapat kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada pihak eksekutif.(*)
Social Plugin